Selasa, 17 September 2013

Bolehlah mobil nasional massal untuk masyarakat, tapi....

Salah satu iklan Mobil Nasional Timor. Dok., Blog Parkiran Timur.
Apa kabar proyek mobil nasional? Era 90 akhir ada proyek Timor sebagai salah satu garda pendobrak ketimpangan konsumsi dan produksi transportasi. Selain meningkatkan produktifitas pembangunan infrastruktur dan SDM di bidang ini juga bagus demi laju pendapatan ekonomi bangsa. Dari hulu ke hilir bahu-membahu memberdayakan kemandirian. Ini idea awal yang saya serap dari program tersebut. 

Dapat dibayangkan apabila proyek yang menyangkut kepentingan publik ini dapat dikerjakan dengan mulus tanpa ada KKN dan hanya kepentingan rakyat sebagai panglima. Mungkin republik ini mempunyai 'mobil rakyat' guna memobilisasi pembangunan. Sayang seribu sayang, proyek tersebut terhenti paska Mei 1998. Pun, tak ada kelanjutan seperti industri dirgantara yang dipelopori Habibie dengan PT. DI. Atau lainnya. 

Adanya program mobil murah untuk masyarakat ini juga harus mendapat kajian lebih. Demografik, terutama wilayah persebaran pengguna produk transportasi seperti ini. Bagi di kota yang padat mobilitas tentu harus ada upaya yang bersahabat yang dapat menjamin hak berkendara masyarakat. Solusi prioritas bagi kota-kota seperti ini adalah efisiensi dan pemgembangan juga perawatan berkelanjutan transportasi publik. Ini salah satu hal yang krusial.  

Salah satu alasan bagi kebanyakan konsumen kepemilikan kendaraaan bermotor adalah guna menekan biaya transportasi sehari-hari. Apabila satu liter bahan bakar bensin bersubsidi pun bisa menunjang mobilitas dan produktifitas ketimbang menggunakan moda transportasi massal tentunya masyarakat akan lebih tergiur memilih moda kendaraan pribadi. Selain alasan prestise simbolis berupa kepemilikan sesuatu yang bersifat dunia semata. Sebagian masyarakat juga sangat kritis ketika memilih moda mana yang pas untuk mobilitas mereka apabila menyangkut efisiensi waktu. 

Kebijakan ganjil-genap mungkin akan menjadi panasea sementara seiring tingkat konsumsi dan produktifitas masyarakat yang secara logika sangat memungkinkan untuk lebih sejahtera ketimbang waktu-waktu sebelumnya.  

Adakah solusi yang lain? 

Solusinya sederhana saja (meski dalam praktiknya tidak sesederhana ini), berikan masyarakat transportasi publik secara gratis dan pelayanan maksimal menggunakan moda seperti ini. Dengan demikian semua lapisan strata masyarakat tanpa terkecuali dapat merasakan keleluasaan beraktifitas. 

Bagi program mobil murah adalah mengatur pula pola distribusi produksi kendaraan bermotor ke seluruh penjuru wilayah Indonesia. Sehingga pola konsentrasi tidak hanya di kota besar semata [baca : Pulau Jawa]. 

Pola pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas masyarakat seperti jalan, ruang pedestrian, ruang publik, ruang sosial-budaya lainnya juga harus diperhatikan diwilayah-wilayah penyangga kota. Dari pinggiran ke tingkat kabupaten bahkan ditingkat RW pun harus menjadi agenda bersama.   

Masalah lainnya adalah dari mana saja sudut pandang ini harus diambil? Ada dua aktor besar dalam regulasi berkendara. Katakanlah produsen sebagai stakeholder utama yang notabene masih menggunakan merek luar dan masih mengimpor, dan kedua tentunya konsumen dalam hal ini pengguna kendaraan pribadi dan masyarakat kebanyakan yang menggunakan moda transportasi umum. 

Sudut pandang di aktor kedua sudah disebut sekilas. Tambahan lain untuk aktor pertama alias produsen industri kendaraan bermotor ini adalah privatisasi-positif sektor vital bagi hak orang banyak. Tak kan selamanya Indonesia menjadi konsumer pasif. Meski merek cap Asing usahakan aspek sumberdaya hulu-hilir ada di republik. 

Jadi tak usah dilawan, selaraskan saja semuanya. Dialog pemerintah - produsen - masyarakat - industri pengelola jasa transportasi swasta - serta pihak lain yang terkait harus seiring diberi ruang. Jangan semata-mata proyek titipan saja yang diproses dan dilempar ke publik tanpa tanggungjawab moral untuk maintenance berkelanjutan. 

Yang jelas, mobil murah ramah lingkungan dapat menjadi alternatif berkendara selama ada keseimbangan dengan moda lainnya seperti transportasi publik gratis yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Ini tentu akan menjadi idaman masyarakat, but hey hows our Esemka project? 

Akhir kata, bagi sebagian kalangan mobil murah memang diperlukan tapi dengan syarat kebijakan tersebut harus diteliti dan dikaji. Dan yang menjadi perhatian masyarakat adalah hak mereka untuk mendapat transportasi publik yang nyaman, infrastruktur yang mendukung. Jangan lupa harga kedelai, bawang, dan kebutuhan ekonomi utama yang mesti diperhatikan. Sekian.